Kajian Faktual Kepemimpinan dan Supervisi Pendidik

<data: post.body/>

Kepemimpinan dan supervisi pendidik merupakan tema yang cukup kompleks di bidang kependidikan. Hal ini mengingat tema ini tidak sebatas membahas pola pendidikan dan terapannya pada sekolah umum/swasta, namun bisa terkait pada problematika kepemimpinan yang melibatkan seluruh aspek sosial hingga masalah anggaran Negara. Kajian faktual ini memfokuskan pembahasan pada kondisi realita kepemimpinan dan supervisi pendidik di Indonesia.

Berdasarkan berita 19 Agustus 2014 di  Nusa Tenggara Timur, kepala sekolah SMAN 1 Sabu Tengan merangkul para pendidik dengan supervise akademik. Upaya ini merupakan bimbingan bagi guru oleh kepala sekolah yang diterapkan usai jam mengajar untuk perbaikan pembelajaran di kelas.  “Upaya ini dilakukan untuk perbaikan pembelajaran di kelas,” kata Petrus saat diwawancarai di selah-selah acara pengumuman pemenang lomba PTK Berprestasi tingkat nasional tahun 2014, di Kantor Kemdikbud, Sabtu (16/07).

Selain bimbingan langsung, Petrus mengatakan, keberhasilan proses pembelajaran akan dicapai apabila guru telah mempu menyusun rencana pembelajaran sedini mungkin. Dengan supervisi akademik yang dilakukannya, selain membimbing guru menghadapi kesulitan, juga membantu guru menyiapkan pembelajaran. Tidak hanya kepala sekolah, supervisi akademik juga dilakukan oleh guru senior kepada guru muda, maupun dari guru ahli.

 Jika dihubungkan dengan implementasi Kurikulum 2013, model supervisi akademik ini sangat membantu implementasi di SMAN 1 Sabu Tengah. Guru yang telah lebih dahulu mendapatkan pelatihan, akan membagi ilmu dan pengetahuannya tentang kurikulum ini kepada rekan-rekan yang belum mendapat pelatihan. “Sarana dan prasarana memang masih kurang, tapi karena perubahan struktur kurikulum supervisi akademik itu akan sangat membantu para guru saya dalam penyusunan pembelajaran,” katanya.

 Model supervisi akademik ini dibawa Petrus sebagai karya ilmiahnya ketika mengikuti pemilihan PTK berprestasi tingkat nasional tahun 2014 di Jakarta. Sebelum akhirnya diputuskan menjadi wakil Provinsi NTT ke kompetisi ini, Petrus telah melalui sejumlah lomba mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Bersama Petrus, juga hadir PTK yang terdiri dari guru, tutor, dan pengawas wakil NTT di kompetisi ini.

Kepala sekolah memiliki tugas manajerial di lingkup sekolah. Sebagai seorang guru dengan tugas tambahan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi agar proses pembelajaran dapat terjadi secara efektif dan menyenangkan. Dalam implementasinya, para guru kerap menemui hambatan baik dalam penguasaan materi pembelajaran maupun ketika berhadapan dengan peserta didik. Salah satu penerapan yang baik ini telah diterapkan oleh Petrus Pe Mano, Kepala Sekolah SMAN 1 Sabu Tengah, Nusa Tenggara Timur, dalam merangkul para pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya adalah dengan supervisi akademik.

Realita yang kurang menggembirakan terkait kepemimpinan dan supervise akademik adalah penyimpangan dana bantuan operasional sekolah senilai Rp 301.371.500,00 oleh kepala SMP Negeri 1 Lausa, Nias Selatan. Siwaris Budi, dituntut 6 tahun 6 bulan penjara karena didakwa mengorupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain hukuman penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Edi Tarigan juga meminta majelis hakim yang diketuai Lebanus Sinurat mendenda Siwaris Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, JPU juga meminta agar terdakwa dikenai pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti.

Dalam perkara ini, SMP Negeri 1 Lausa menerima dana BOS Rp 800 juta pada 2010-2012. Sebagai pengelola, Siwaris menggunakan sebagian dana bantuan itu tidak sesuai peruntukan. Dia menggunakannya untuk kepentingan pribadi mulai triwulan IV 2010 sampai triwulan I tahun 2012. Akibatnya, negara dirugikan Rp 301.371.500. JPU menilai Siwaris telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Akibat dari supervisi kependidikan yang kurang rapi, bisa merambah hingga siswa atau objek dari pendidikan itu sendiri. Tak hanya di Nias, Kota Kediri mengalami kasus korupsi yang serupa oleh Kepala Sekolah Menengan Atas Negeri 2 Kota Kediri. Para siswa mogok belajar pasca pemberitaan kasus tersebut karena tekanan psikologis rasa malu oleh perbuatan kepala sekolah mereka. Siswa menuntut kepala sekolah di lembaga pendidikan tersebut dinonaktifkan karena terjerat kasus korupsi pengadaan buku kerja siswa (BKS). Meski datang ke sekolah sejak sebelum pukul 07.00 WIB, namun para siswa sekolah favorit di Kota Kediri itu tak kunjung masuk ke dalam kelas. Mereka bergerombol di depan kelas masing-masing hingga seorang siswa datang sambil membawa megaphone (pengeras suara). "Ayo bergabung bersama kami," teriak Viki, siswa kelas XII yang menjadi koordinator aksi, Senin, 28 April 2014.

Dalam sekejap seluruh siswa bergabung bersama di halaman sekolah. Mereka berorasi dan meneriakkan yel-yel pencopotan Kepala SMAN 2 Kota Kediri Bambang Tutuko. Bambang dinilai tidak pantas menduduki jabatan kepala sekolah karena terjerat kasus korupsi pengadaan buku kegiatan siswa (BKS). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah menjatuhkan vonis lima tahun kepada Bambang, namun yang bersangkutan mengajukan banding.

Dalam orasinya, para siswa mengaku malu dipimpin seorang koruptor yang seharusnya berada di balik penjara. Apalagi, sejak dulu SMAN 2 Kediri dikenal sebagai sekolah terbaik di Kota Kediri yang meluluskan banyak tokoh nasional seperti mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto, dan Kepala Dinas Administrasi Personel Angkatan Laut, Marsekal Pertama Muhammad Atok Urrahman. Dengan status Bambang Tetuko sebagai terpidana kasus korupsi, dianggap merusak citra sekolah tersebut termasuk para siswa dan alumninya.
Meski berlangsung di dalam area gedung sekolah, unjuk rasa itu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan Kota kediri dan Kepolisian Sektor Mojoroto yang berjarak 300 meter dari sekolah. Polisi menjaga keamanan di dalam dan luar gedung sekolah untuk mengantisipasi masuknya provokator. Sembari berorasi, para siswa juga membacakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dan perintah Mahkamah Agung untuk memberlakukan penahanan kota terhadap Bambang Tutuko. Namun, belum sempat perwakilan siswa membacakan keseluruhan surat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Noto, langsung menghentikan aksi.

Sambil merebut pengeras suara yang dipegang siswa, dia mengatakan akan segera menindaklanjuti aksi itu asal seluruh siswa kembali ke dalam kelas. "Saya jamin hari ini juga kasus ini akan diselesaikan wali kota," kata Noto. Adapun Bambang Tutuko menyangkal telah melakukan korupsi. Dia berdalih menjadi korban fitnah dan jebakan seseorang yang tidak suka. Meski demikian dia akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Namun, dia menolak desakan siswanya untuk mundur. "Saya masih banding, dan tuntutan mundur itu menjadi wewenang komandan saya," katanya.

Bambang Tutuko didakwa melakukan penyimpangan proyek pengadaan buku kerja siswa (BKS) tingkat SD dan SMP pada 2009 sebesar Rp 4 miliar dan BKS tingkat SMA/SMK sebesar Rp 4,4 miliar. Bambang yang kala itu menjabat Ketua Panitia Pengadaan Lelang didakwa melakukan manipulasi anggaran sehingga terjadi penggelembungan harga sebesar Rp 2,6 miliar.

(sumber: http://www.smkn41jakarta.sch.id/post/read/166/kepala-sekolah-bantu-guru-hadapi-kesulitan-dengan-supervisi-akademik.html http://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dana-bos-kepala-sekolah-mewek-dituntut-65-tahun-bui.html http://www.tempo.co/read/news/2014/04/28/079573837/Malu-Kepala-Sekolah-Koruptor-Siswa-Mogok-Belajar )